PNPM- KP KAB.KEPULAUAN SELAYAR 

FOKUSKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Drs.Andi Penrang,DM : Kami memilih Desa Patikarya dan Appattanah sebagai lokasi program TA 2010 

Forjubi Kep.Selayar, Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar melalui dinas Kelautan dan perikanan pada tahun 2010 ini kembali menjalankan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Program tersebut berupa pengucuran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kelautan Perikanan. Untuk kabupaten kepulauan Selayar mendapat besaran anggaran Rp 750 Juta rupiah dari APBN dan Rp 75 Juta dari APBD sebagai dana pendamping. Adapun tujuan dari pelaksanaan program tersebut antara lain: 

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat. 

2. Memberdayakan kelembagaan masyarakat. 

3. Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat. 

4. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan. 

5. Meningkatkan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. 

6. Meningkatkan kemitraan dan sumber permodalan,pemasaran, Informasi,serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Drs.Andi Penrang, DM

Pendamping PNPM-KP kabupaten Kepulauan Selayar Drs.Andi Penrang DM mengatakan bahwa Kabupaten kepulauan Selayar memilih Desa Patikarya sebagai lokasi program Ta 2010 ini. Desa tersebut ditetapkan sebagai penerima PNPM-Mandiri KP Tahun 2010, atas penunjukkan tenaga pendamping. Adapun tenaga pendamping adalah tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang ditunjuk melalui SK Bupati. Ketujuh orang tim ini adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan perikanan. Dimana mereka telah mendapatkan pelatihan dan sudah berpengalaman dalam pengelolaan di lapangan,. Hal tersebut didasarkan pada tujuan agar masyarakat benar-benar mengerti tujuan dan mekanisme PNPM-Mandiri Tahun 2010.

Penunjukan Desa Patikarya dan Desa Appatanah selain karena berada di daerah pesisir Pendamping juga mendasari hasil Lokakarya yang dilakukan di pondok Bonerate Benteng yang merekomendasikan bahwa calon penerima dana BLM-PNMM KP tahun 2010 tetap diprioritaskan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Bontosikuyu. Lebih lanjut, Andi Penrang menegaskan bahwa PNPM-Mandiri KP tahun ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya daerah pesisir yang menjadi lokasi program . Sejalan dengan itu usaha budidaya perikanan seperti tambak dan rumpong menjadi pilihan tepat sebagai salah satu usaha perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. 

Dalam pelaksanaan program PNPM-KP tahun 2010 di kabupaten Kepulauan Selayar dibagi dalam tiga 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu Penangkapan, pengolahan, budidaya. Untuk penangkapan jumlah anggaran BLM yang disalurkan sebesar Rp 174.666.000 rupiah (37,78 %)  dibagikan kepada 11 Kelompok nelayan yang langsung ditransfer ke rekening kelompok. Sementara untuk pengolahan dianggarkan untuk 1 kelompok yaitu kelompok Usaha bersama dengan besaran anggaran Rp 8.864.000,- (2,22 %) sementara Kelompok usaha budidaya perikanan dianggarkan sebesar Rp 277.434.000 rupiah (60 %) yang diperuntukkan kepada 7 (tujuh) kelompok usaha, semua ditransfer ke rekening masing-masing kelompok. Dan kesemuanya itu sudah ditransfer melalui KPPN bneteng Selayar ke seluruh rekening kelompok per tanggal 24 November 2010.

 Dikatakan bahwa program ini adalah solusi yang ditawarkan pemerintah pusat, lewat Departemen Kelautan dan Perikanan langsung dengan hadirnya program PNPM-MKP yang diinisiasi untuk mewujudkan komitmen nasional, dengan sasaran adalah percepatan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat pesisir .Ruang lingkup Bantuan langsung Masyarakat ( BLM) PNPM Mandiri-KP tahun 2010 meliputi: 

1. Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan dan pembesaran ikan. 

2. Penyediaan sarana penangkapan ikan 

3. Penyediaan srana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

4. Pembangunan Infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil 

Hal lain yang disampaikan oleh putra selayar asal bumi pahlawan Bontomanai ini ,bahwa tujuan utama dari pelaksanaan program dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan, memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat pesisir yang tergolong miskin.Realita yang terjadi saat ini, menunjukan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar disatu sisi memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup menjanjikan. Hanya saja disisi lain pula potensi perikanan ini tidak seiring dengan kesejahteraan masyarakat khususnya yang bermukim di daerah pesisir.Karena itu, kata Andi Pinrang masalah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan semua pihak, guna mengupayakan kesejahteraan yang lebih signifikan.

Sejak tahun 2009 Kabupaten Kepulauan selayar berkesempatan untuk mengelola program PNPM-MKP. Dan ditegaskan bahwa sebelum Penyerahan BLM ini pendamping mengawali dengan identifikasi dan sosialisasi sehingga bantuan ini betul-betul mencapai tujuan dan sasarannya . 

Supardi Idris. 

Upaya Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dengan Merintis Daerah Perlindungan Laut (Marine Protect Area) Berbasis Masyarakat

Belajar dari kerusakan hutan Indonesia, maka untuk menyelamatkan kelestariannya dibuatlah hutan lindung. Demikian pula di laut, sudah saatnya dibuat ”Daerah Perlindungan Laut (DPL)” untuk menyelamatkan ekosistem terumbu karang yang masih tersisa. Ternyata hutan lindung pun masih tetap dijarah di negeri yang serakah ini. Demikian pula dengan laut, banyak DPL yang masih tetap dijarah dan terjadi kegiatan pengrusakan terhadap ekosistem terumbu karang. Karenaya, terbukti di Indonesia ”hutan adat” jauh lebih terjaga kelestariannya dibandingkan hutan lindung. Karena hutan adat dimiliki oleh masyarakat dan dijaga oleh masyarakat. Demikian pula dengan di laut, Daerah perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) jauh lebih banyak yang memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Secara alami, banyak masalah dan penyebab hilangnya terumbu karang baik lokal maupun global. Seperti penyakit, sedimentasi, spesies pendatang, pemutihan (bleaching), predator, karang keropos (osteoporosis of coral), tumbuhnya alga, dan badai. Selain itu, perubahan iklim global juga menjadi penyebab hilangnya terumbu karang. Stress berupa panas, dingin, terang, dan gelap, terutama meningginya suhu air laut menyebabkan kerusakan simbiosisme antara karang dengan alga pada karang tersebut (zooxanthella). Semakin banyak karbondioksida dilepas ke atmosfir semakin banyak pula yang kembali ke laut melalui air hujan dan mengubah pH (keasaman) air laut menjadi lebih rendah atau makin asam. Turunnya pH air laut ini menyebabkan karang menjadi keropos. Karang keropos ini jika dikembalikan ke kondisi air laut semula tidak dapat memperbaiki terumbu kembali.

Semua masalah dan penyebab itu kian diperparah dengan kegiatan manusia yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan kimia dan alat tangkap yang merusak karang serta kegiatan penambangan timah di daerah pesisir yang banyak terjadi di Pulau Bangka.

Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya. Seiring trend di dunia yang sedang giat-giatnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut (pesisir).

Laut tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Kuatnya institusi lokal di pesisir merupakan pilar bangsa bahari. Bila mereka berdaya, aturan lokal mereka bisa melengkapi kekuatan hukum formal, mereka bisa menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal (traditional ecological knowledge) serta pendorong tumbuhnya ekonomi pesisir.

Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis Masyarakat ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Sejak dahulu, komunitas lokal memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa.

Faktor utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem ini. DPL-BM merupakan program dengan kegiatan utama memberikan wawasan kepada masyarakat dan menanamkan kepedulian untuk bersama-sama menjaga ekosistem pesisir yang ada disekitarnya yang dijadikan DPL-BM. Dengan program DPL-BM, masyarakat akan dirangsang untuk mengembangkan kearifan lokal, peningkatan rasa memiliki terhadap ekosistem terumbu karang sehingga akan berkembangnya metode penangkapan yang ramah lingkungan dan lestari. Selain itu, akan berkembang pula mata pencaharian alternatif selain penangkapan seiring berkembangnya wawasan masyarakat pesisir.

DPL-BM merupakan program konservasi laut yang berdasarkan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawas yang akan terus menjalankan program dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. Pakar terumbu karang asal Amerika Serikat (AS), Dr Knowlton mengatakan bahwa salah satu cara melestarikan terumbu karang yang patut dipertimbangkan ialah membuat sebanyak-banyaknya Daerah Perlindungan Laut (Marine Protected Area) seperti Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, dan Suaka Margasatwa Laut. Sebab, terumbu karang merupakan biota yang dapat memperbaiki dirinya sendiri setelah kerusakan, namun perlu didukung dengan strategi pemulihannya (Republika, 13 Mei 2009).

Sudah saatnya proyek pembangunan kelautan bukan hanya milik pemerintah daerah dan pemborong proyek tapi juga melibatkan peran serta masyarakat sehingga masyarakat punya rasa memiliki terhadap proyek yang dilakukan. Pelibatan itu seharusnya dimulai dari tahap awal hingga akhir kegiatan, dan ini tergambar dalam pengembangan konservasi laut berbasis masyarakat (DPL-BM).

Model perlindungan laut berbasis masyarakat (DPL-BM) akan lebih menguntungkan dan efektif dalam pemulihan ekosistem terumbu karang yang telah rusak dan melestarikan ekosistem yang masih baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota telah mengeluarkan banyak dana untuk proyek penanaman karang buatan. Berdasarakan kondisi itu, akan lebih efektif bila anggaran dana yang besar tersebut digunakan untuk kegiatan melindungi ekosistem terumbu karang yang kondisinya masih baik daripada harus digunakan untuk dana rehabilitasi yang keberhasilannya belum tentu terjamin.

Jika kita beraksi sekarang, masih banyak tempat di mana terumbu karang masih bagus dan ikan-ikan melimpah dapat diselamatkan. Cerita sukses tentang konservasi terumbu karang memang masih sedikit, tetapi ada! Dan ini adalah saatnya untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada mayarakat untuk menjaga lingkungan disekitarnya dengan pihak pemerintah daerah, akademisi dan LSM yang benar-benar peduli terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu dalam membina penguatan kelembagaan masyarakat dalam membentuk DPL-BM. Kini saatnya untuk mencoba merintis DPL-BM di daerah ini!!

480 Karung Bahan Peledak Diselundupkan ke Selayar Sulsel

MAKASSAR- Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulsel, mengamankan 480 karung bahan peledak selundupan yang akan diselundupkan ke Sulawesi Selatan. Kuat dugaan bubuk bahan peledak yang tersimpan dalam karung pupuk itu akan digunakan nelayan merakit bom ikan. Bahan peledak tersebut diamankan polisi saat melakukan patroli di wilayah perairan Takabonerate Selayar, Senin (13/9) malam sekira pukul 20.00. Selain barang bukti, polisi juga menangkap dua pelakunya bernama Sukri (45), dan Hasan (25). Kedua pelaku berikut barang buktinya 480 karung pupuk berisi bahan peledak diamankan di kantor Dit Polair Jalan Pasar Ikan. Penangkapan pelaku bersama barang buktinya, ketika petugas Polair dipimpin Komandan Tim Patroli, Iptu Tombong mencurigai kapal yang memuat ratusan karung. "Kami langsung mendekati kapal itu. Saat diperiksa, ternyata semuanya bukan pupuk melainkan bahan peledak untuk merakit bom ikan. Dua pelaku dan barang buktinya kemudian kami bawa ke kantor untuk diamankan," kata Tombong, Selasa, (14/9). Menurut Tombong, bahan peledak itu rencananya akan diedarkan kepada para nelayan di kawasan perairan Selayar dan sekitarnya. Saat ini, kata dia, pihaknya sedang rutin menggelar patroli di perairan Selayar. Direktur Dit Polair Polda Sulsel, Kombes Pol Agus Sutikno yang dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. "Hukuman bagi pelaku bom ikan tentunya sangat berat," tegas Agus.  ( dikutip dari /jpnn)